Hasil Sensus Nasional terbaru Badan Pusat Statistik telah merekam
data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil
sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan
kemiskinan yang cukup parah.
"Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis baru-baru ini, berbarengan dengan ulang tahun RI ke-65.
Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi.
"Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis baru-baru ini, berbarengan dengan ulang tahun RI ke-65.
Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi.
Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah
Rp211.726,- per kapita per bulan.
Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, menurut
Rusman, sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis
pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan
kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk
miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih
menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan
yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam
melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya
mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional
sebesar 13,33 persen.
Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin
tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya.
Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak
di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di
wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.
No | Propinsi | Angka Kemiskinan |
1 | Papua Barat | 36,80 |
2 | Papua | 34,88 |
3 | Maluku | 27,74 |
4 | Sulawesi Barat | 23,19 |
5 | Nusa Tenggara Timur | 23,03 |
6 | Nusa Tenggara Barat | 21,55 |
7 | Aceh | 20,98 |
8 | Bangka Belitung | 18,94 |
9 | Gorontalo | 18,70 |
10 | Sumatera Selatan | 18,30 |
Sumber: Sensus Nasional BPS 2010
Agar pengukurannya terpercaya, menurut Rusman, BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini tidak hanya digunakan
oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal,
Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran.
Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang
disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM
merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan
kesehatan.
"Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin," kata Rusman.
Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angka kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karena sejumlah hal.
Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen.
"Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin," kata Rusman.
Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angka kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karena sejumlah hal.
Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen.
Kedua, rata-rata upah harian
buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen
dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.
Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan II)
mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17
persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.
Keempat, sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada
2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen
dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.
Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh
sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran
konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang
sama.
Sumber : vivanews.com